
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini telah disahkan Undang-Undang Kebidanan, setelah berproses lebih kurang 15 Tahun. Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebidanan ini mulai berproses sejak tahun 2005, secara intensif dibahas mulai tahun 2013, sampai masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2016 sebagai RUU inisiatif DPR oleh Komisi IX DPR RI. Sebagai tindak lanjut dari Prolegnas, maka dibentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Kebidanan yang bertanggung jawab membahas RUU Kebidanan baik secara substansi maupun tata cara pembentukan perundang-undangan. Dibahas dalam rapat kerja antara DPR RI dengan Pemerintah sesuai Surat Presiden (Kemenkes, Kemenkumham, Kemenristekdikti, KemenPAN-RB, Kemenaker, dan Kemendagri). Diakhir pembahasan, Pemerintah dan DPR sepakat memberikan persetujuan atas RUU Kebidanan dan dilanjutkan prosesnya ke tahap pengesahan Undang-Undang Kebidanan dalam Sidang Paripurna.
RUU Kebidanan terdiri dari 12 (dua belas) Bab, 80 (delapan puluh) Pasal, dengan sistematika sebagai berikut :
I. Ketentuan Umum
II. Pendidikan Kebidanan
III. Registrasi dan Izin Praktik
IV. Bidan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri
V. Bidan Warga Negara Asing
VI. Praktik Kebidanan
VII. Hak dan Kewajiban
VIII. Organisasi Profesi Bidan
IX. Pendayagunaan Bidan
X. Pembinaan dan Pengawasan
XI. Ketentuan Peralihan
XII. Ketentuan Penutup
Bidan sebagai tenaga kesehatan strategis yang berada pada garis terdepan dalam pelayanan Kesehatan Ibu & Anak, Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dengan disahkannnya UU Kebidanan ini, menjadi dasar/landasan hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan yang akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan bidan. Lahirnya UU Kebidanan merupakan peluang dalam pengaturan profesi bidan secara komprehensif mulai dari pendidikan, pelayanan dan pengembangan profesi bidan.
Banyaknya jumlah dan pentingnya peran fungsi bidan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu ada pengaturan, penetapan, dan pembinaan Bidan yang jelas. Hal tersebut diakomodir melalui adanya konsil kebidanan yang merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana telah disepakati dalam RUU tentang Kebidanan ini yang sejalan dengan amanat UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Untuk itu kami mendorong dan mendesak pemerintah untuk segera membentuk konsil kebidanan dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia menyesuaikan dengan hal tersebut, sehingga konsil kebidanan dapat segera melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang.
Terima kasih atas dukungan Komisi IX DPR RI sebagai inisiator UU Kebidanan serta Pemerintah yang telah mendukung proses lahirnya UU Kebidanan.
Acheter Cialis Generique Forum buy kamagra jelly india Legally Buy Pain Pills
Drordvar Cialis Ohne Rezept http://alevitrasp.com
pregabalin usa – pregabalin drug order generic lyrica 75mg
order clomiphene 50mg for sale – ventolin over the counter cheap zyrtec 5mg
buy desloratadine pills – purchase aristocort order triamcinolone
SexyPG888 เว็บเดิมพันออนไลน์ สล็อตเว็บใหญ่ 888 ที่นักเดิมพันนิยมเล่นเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย เว็บตรง ที่ดีที่สุดในตอนนี้
โปร สล็อต pg slot จากเว็บสล็อตออนไลน์ PG-SLOT.GAME ที่ยกเกมสล็อตออนไลน์จากค่ายดังมาอย่างหลากหลายค่ายเกม เช่น pg slot jili joker และอื่นๆอีกมากมายในเว็บเดียว มาแรง 2022
ทางเข้า gclub จีคลับ เกมพนันออนไลน์ รวมทั้งเกมสล็อตออนไลน์ยอดฮิต ทางเข้าบนโทรศัพท์มือถือ หรือใช้งานผ่านแอพลิเคชั่นแอนดรอยได้อีกด้วย pg นั้นดีเช่นไรตามพวกเรามาดูกันเลยคลิก
Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.